Menyelesaikan Kontradiksi

APAKAH kita sebagai bangsa memiliki nilai-nilai baik bagi Indonesia bangkit? Jawabnya ialah kurang lebih hanya punya setengah. Jangan-jangan seperempat.

Kiranya kesimpulan itulah yang dapat dipetik dari kebernasan dan keterusterangan diskusi, bertemakan Nilai-nilai baik untuk Indonesia bangkit: Sebuah renungan kebangkitan nasional, yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Nenilai. Diprakarsai Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, diselenggarakan 18 Mei 2022, secara hibrida daring dan luring, diskusi ke-101 itu menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini.

Soal besar bangsa ini ialah berpikir jangka pendek. Cakrawala rendah. Siapa yang bilang? Jawabnya temuan Survei Nenilai Indonesia (2020).

Survei itu bahkan menemukan kenyataan pahit, entropi budaya di tengah masyarakat tergolong kritis. Angka entropi budaya kita 42%, padahal entri budaya sehat kurang atau sama 13%.

Entri budaya menunjukkan nilai-nilai yang menghambat di masyarakat. Di antaranya aturan berbelit-belit, korupsi, diskriminasi SARA, dan berpikir jangka pendek.

Hemat saya, yang terakhir itu perkara terpokok. Korupsi jelas buah berpikir cekak. Demikian halnya diskriminasi SARA. Yang mengagetkan ialah berpikir jangka pendek berbuah entri budaya diskriminasi SARA, tidak berkaitan dengan tingginya pendidikan serta panjangnya gelar kesarjanaan. Bagaimana bisa dimengerti seorang profesor, bergelar master dan doktor, berkedudukan rektor sebuah perguruan tinggi berpikir jangka pendek, mengumbar SARA di akun media sosialnya?

Semua itu temuan buruk. Temuan baik antara lain kita punya gotong royong. Tidakkah terjadi kontradiksi dengan nilai-nilai yang tercakup di dalam entropi budaya?

Saya pikir soal besar kita lainnya ialah menyelesaikan kontradiksi. Sekadar contoh, gotong royong berhadapan dengan korupsi berjemaah. Di rumah ditanamkan untuk jujur, di ruang publik mencuri uang negara. Pertanyaannya, kenapa social capital hebat, tapi korupsi juga hebat?

Kiranya yang kita perlukan ialah keluar dari berbagai jeratan nilai-nilai yang kontradiktif. Caranya? Antara lain memperluas keteladanan kolektif, keteladanan kepublikan, yaitu manusia-manusia Indonesia berjati diri, yang kedalaman batinnya sejalan dengan keluasan pikirannya dan searah dengan tindakannya. Terasa utopia?

Manusia Indonesia macam itu ternyata bukan perkara muluk. Dia ditemukan di gerbong kereta api. Namanya Mujenih.

Pada Senin, 6 Juli 2020, petugas kebersihan KRL itu menemukan sebuah kantong plastik hitam berisi uang Rp500 juta. Harta tak bertuan itu berada di kolong bangku prioritas di salah satu gerbong KRL.

Rakyat biasa itu belum diangkat menjadi karyawan tetap PT Kereta Commuter Indonesia. Uang sebanyak itu tentu jumlah yang fantastis bagi diri dan hidupnya. Bersama petugas pengawalan KRL, Mujenih menyerahkan uang itu kepada petugas pelayanan penumpang. Uang itu kembali kepada si pemilik, seutuhnya.

Hanya 37 hari setelah keteladanan Mujenih, pada Selasa, 12 Agustus 2020, jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangkap di rumahnya. Dia kemudian dihukum penjara, terbukti menerima gratifikasi sekitar US$500.000 atau setara Rp7,4 miliar (saat itu), untuk mengatur upaya hukum peninjauan kembali Djoko Tjandra, yang berstatus buron.

Demikianlah Mujenih mampu menyelesaikan kontradiksi di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Dia menaklukkan kesempatan untuk memiliki Rp500 juta, harta yang sesungguhnya dapat dipandangnya sebagai tak bertuan. Sang tuan rupanya hanya tak terlihat oleh mata fisiknya, tapi terlihat oleh mata batin, mata jiwa, mata pikiran, mata moralnya.

Jaksa Pinangki menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dia meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul KPK sebagai Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan RI dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi. Dia melakukan operasi plastik. Wajahnya menjadi kinclong. Sebuah petunjuk dia tak betah dengan dirinya sendiri, termasuk dirinya sebagai penegak hukum. Dia memelihara kontradiksi.

Mujenih menyelesaikan kontradiksi, berkhidmat diangkat menjadi pegawai tetap. Jaksa Pinangki bersukacita memelihara kontradiksi, meringkuk di penjara. Hakim yang mengadilinya menimbang terpidana menyusui anak. Hukumannya diringankan. Itu pun sebuah kontradiksi: keadilan ditegakkan dengan rasa kasihan. Demikianlah soal besar kita, mampukah kita menyelesaikan kontradiksi?