Mengerem Ambisi-Ambisi Hegemonik
KIRANYA kita sebagai negara tak mengalami krisis kendati pasar modal sempat anjlok, rupiah melemah, dan protes muncul menolak perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Terlepas dari cara menangkis isu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendatangi bursa efek dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata dia tetap berada di kabinet, Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi dan narasi terkait dengan kebijakan pemerintah kepada publik belum maksimal.
“Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat kurang sempurna, kurang intensif, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Jumat (21/3).
Benar, banyak sekali yang telah dilakukan di dalam tempo secepat-cepatnya dan bertubi-tubi. Di dalam lima bulan saja, sejak Presiden Prabowo dilantik 20 Oktober 2024, tiga undang-undang strategis diubah. Dua UU strategis dalam ekonomi (UU Minerba dan UU BUMN) serta satu UU strategis dalam politik pemerintahan (beberapa pasal UU TNI).
Di dalam lima bulan juga di level desa lahir koperasi merah putih yang sebagian anggarannya akan menggunakan dana desa yang pada 2025 ditetapkan Rp71 triliun. Di level internasional lahir korporasi raksasa Danantara berbekal aset hampir Rp10 ribu triliun. Raksasa itu, kata Presiden, dikelola dengan manajemen internasional. Duduk di Dewan Penasihat Danantara antara lain Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.
Bukan ‘omon-omon’ Ray Dalio telah datang ke sini, rapat di sini, menyampaikan pandangannya yang berharga. Tiga di antaranya korupsi sebagai ancaman terbesar; birokrasi yang memperlambat pembangunan; dan pentingnya mengelola utang dengan hati-hati.
Presiden Prabowo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara telah pula mengunjungi sejumlah negara (RRT, AS, Peru, Brasil, Inggris, Uni Emirat Arab, India) dan menghadiri forum internasional (KTT APEC, KTT G-20).
Presiden telah memangkas anggaran negara demi efisiensi. Perlu juga ditekankan program makan bergizi gratis yang, menurut Presiden Prabowo, negara-negara lain ingin belajar program tersebut dari Indonesia. “Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Jumat. “Padahal kita baru mulai.”
Program makan gratis ialah janji di kala pemilu presiden. Janji itu rupanya ingin betul dilaksanakan secepat mungkin, terlepas dari berbagai kekurangannya dan perlu waktu untuk mengevaluasinya, sebagai pembeda signifikan bahwa di masa lalu ada presiden yang ‘lupa’ janjinya dalam 10 tahun berkuasa.
Rasanya cukup sudah tergambarkan gerakan amat cepat dan bertubi-tubi itu. Malah terkesan kurang sabar di dalam memainkan ‘tempo dan irama’ yang boleh jadi salah satu penyebab terjadinya, dalam bahasa Presiden, ‘komunikasi dan narasi ke rakyat kurang sempurna’.
Berkecepatan sangat tinggi di tol diizinkan, dengan kesadaran selalu ada ruas jalan berpenanda kecepatan maksimum, yang harus dipatuhi oleh siapa pun. Tempo dan irama berkendara dimainkan gas dan rem, dua alat berwatak teknis bagi sopir mobil.
Bagi sopir yang mengendalikan negara, gas dan rem bukan ‘alat’, melainkan ‘dua kearifan’ paradoks dan menjadi harmonis. Di dua kearifan itulah sang pemimpin semacam melakukan ‘mindful’, menata napas, membuka ruang untuk berkomunikasi mendengarkan suara publik, suara rakyat, termasuk suara yang paling tidak enak didengar seperti ‘bangkitnya kembali militerisme’, ‘melemahnya supremasi sipil’.
Bukan malah sebaliknya. Sang pemimpin bersuara tak enak didengar publik. Misalnya yang terjadi ketika KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berkata ‘kampungan’ kepada kalangan yang protes terhadap RUU TNI.
Kiranya perlu para petinggi negeri mendengar ulang ucapan-ucapan mereka di ruang publik. Tidakkah terlalu menekan gas, lupa rem, sehingga kebablasan?
Yang ‘menggelikan’ melihat tingkah DPR yang lebih hebat tekanan gasnya daripada pemerintah. Remnya blong. Padahal, seyogianya merekalah yang ‘mengerem’ (mengontrol) hasrat-hasrat pemerintah yang gairahnya terlalu tinggi, apa pun programnya, apa pun RUU yang hendak dimenangkan di parlemen.
DPR berlari lebih kencang dan bagaikan pencuri di malam gelap, seperti mengendap-endap membahas sebuah RUU, ‘bersembunyi’ di hotel mewah.
Saya pikir penting mengerem ‘hegemonic ambitions’, mumpung masih ‘bayi’. Baik ambisi itu datang dari eksekutif maupun dari legislatif, di tengah kekuasaan yudikatif yang tengah sakit kehilangan ‘psychology of justice’.