Batas-batas Sakral

TOPIK hangat-hangat kuku di awal pekan ini ialah perihal Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Harian ini menurunkan kepala berita berjudul, ‘Panglima Sebaiknya Pensiun Dini.’ Koran Tempo membahasakannya dengan judul, ‘Gatot Nurmantyo Dinilai Bermain Politik.’ Harian The Jakarta Post menyebut perkara yang sama dengan judul, ‘TNI Commander Ruffles Political Feathers’.

Dua judul terakhir berkaitan dengan judul pertama. Karena bermain politik, sebaiknya Panglima TNI Gatot Nurmantyo pensiun dini. ‘Pensiun dini’ setali tiga uang dengan pernyataan seorang pakar, ‘lepas dulu atribut Panglima TNI’. Semua itu tepercik ke permukaan gara-gara sang jenderal melansir adanya pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal atas nama Presiden Jokowi.

Pernyataannya itu menjadi pemantik terbukanya manuver politik perihal keinginannya menjadi presiden. Panglima TNI telah bersafari dari kampus ke kampus, dari pesantren ke pesantren. Dalam bahasa yang sopan ia bersosialisasi, dalam bahasa ‘marketing politik’ ia sedang menjual citra, menaikkan popularitas.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai telah melampaui ‘batas-batas sakral’ yang ditegakkan reformasi, yang gamblang diterjemahkan ke dalam UU TNI. Antara lain prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Panglima TNI memimpin TNI sebagai alat pertahanan negara, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bukan alat kekuasaan politik, apalagi alat kekuasaan untuk keperluan politik pribadi panglima. Upaya membuat TNI steril dari politik praktis bahkan sampai-sampai anggota TNI tidak diperkenankan menggunakan haknya dalam pemilihan umum. Eh, panglimanya malah disebut menyiapkan tim menuju pemilihan presiden. Karena itu, Jenderal Gatot dikritik keras.

Sebagai warga negara, dia berhak untuk menjadi presiden. Akan tetapi, untuk dapat terlibat dalam kegiatan politik praktis, dia harus lebih dulu melepaskan atribut Panglima TNI, alias pensiun dini. Topik yang hangat-hangat kuku kiranya berubah menjadi hangat-hangat lucu karena sebetulnya bagi Jenderal Gatot, hari sudah tidak dini lagi.

Ia lahir 13 Maret 1960, telah lewat usia 57. Padahal, umur pensiun 58 tahun. Tak sampai 6 bulan lagi semua atribut Panglima TNI itu resmi lepas dengan sendirinya. Namun, ambisi pribadi itu rupanya terlalu besar untuk ditahan sedikit hari lagi berpanjang sabar dalam kedudukan tertinggi selaku prajurit.

Saban kali terjadi suasana psikologis seperti itu, mendorong perlunya pembelajaran yang spesifik perihal aslinya seorang pemimpin. Berakhirnya sebuah kedudukan puncak di dunianya tidak dinyana menunjukkan sisi ‘lain’ pemimpin. Bahwa ternyata tidak tiap pemimpin seorang gentleman.

Dalam usia menjelang purnatugas, sang jenderal mestinya tengah mempersiapkan ‘pidato perpisahan’ yang sangat mengesankan bagi semua prajurit. Kompletnya keteladanan seorang prajurit tidak semata bersiap mati dalam pertempuran, tetapi juga sampai mati mengawal politik tentara ialah politik negara.

Presiden merupakan pemimpin negara yang menggariskan politik negara itu. Dialah pula panglima tertinggi yang mengawal politik negara itu. Karena itu, orang yang menjadi presiden hendaknya pemimpin yang tahu benar dan menghormati benar ‘batas-batas sakral’ cabang-cabang kekuasaan negara.

Sudah tentu orang yang menjadi presiden telah berhasil melampaui batas-batas ambisi yang bersifat personal. Sang presiden, misalnya, tidak tergoda ‘injury time’, menjelang berakhirnya kedudukan tertinggi malah menjadi ‘lain’, lalu menabrak ‘batas-batas sakral’. Sang pemimpin telah dikalahkan dirinya sendiri.

Terkadang ‘alam’ menyiapkan seleksi tersendiri yang tidak terduga dalam menyaring para pemimpin. Sepatutnya kita bersyukur. Namun, celakalah bangsa yang mengandalkan penyaringan sangat strategis itu kepada kemurahan alam untuk menjaga ‘batas-batas sakral’.