Bercerai Baik-Baik

APAKAH euro bakal bertahan sebagai mata uang tunggal? Pertanyaan itu kembali kian kencang mencuat, seiring dengan kian dekatnya pilpres Prancis putaran kedua, yang berlangsung akhir pekan ini (7 Mei 2017). Rakyat Prancis dihadapkan kepada dua jalan berlawanan. Bila Emmanuel Macron yang terpilih menjadi presiden Prancis, euro diyakini bakal dipertahankan.

Dipertahankan dengan integrasi yang lebih ketat di tingkat Uni Eropa, serta reformasi di dalam negeri sendiri. Tanpa itu semua, katanya, euro tidak bakal langgeng lestari. Sebaliknya, bila Marine Le Pen yang bersinggasana di Istana Elysee. Dunia tahu, Le Pen akan membawa Prancis keluar Uni Eropa, dan tentu selamat tinggal euro. Dampaknya ditengarai lebih parah ketimbang Brexit.

Apakah euro dapat diselamatkan? Siapa pun terpilih menjadi pemimpin di zona itu, tetaplah pertanyaan besar. Itulah yang dijawab pemenang nobel ekonomi Joseph E Stiglitz, dalam buku mutakhirnya, berjudul The Euro and its Threat to the Future of Europe. Buku tebal 454 halaman itu diterbitkan Penguin Random House UK akhir tahun lalu. Stiglitz menulis buku itu bukan gara-gara Brexit.

Ia menjadikan referendum Brexit sebagai kajian penutup (afterword), sekaligus dengan semua dampaknya (aftermath). Sekalipun ada yang menilai referendum yang diselenggarakan 23 Juni 2016 itu merupakan keputusan kebijakan terburuk seorang perdana menteri (PM David Cameron), menurut Stiglitz, Inggris bijak sejak awal tidak ikut euro. Kenapa?
Euro lebih merupakan proyek politik ketimbang proyek ekonomi. Dari segi ekonomi, euro telah cacat sejak lahir.

Karena itu, krisis euro hanya soal waktu. Bahkan, katanya, bakal terjadi lagi dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Euro diciptakan di atas basis pandangan yang berlebihan menyederhanakan bagaimana ekonomi bekerja. Contohnya, anggaran Uni Eropa hanya 1% dari GDP.

Bandingkan dengan AS, belanja negara federal lebih 20% GDP. Tiap-tiap negara anggota zona euro terkekang kuat. Mereka tidak cukup fleksibel untuk menentukan kebijakan fiskal mereka dalam menghadapi keadaan buruk, untuk menghindar dari resesi yang dalam. Jerman yang dinilai berhasil pun buruk di mata Stiglitz. Sejak 2007, ekonomi Jerman tumbuh 6,8%, yang berarti rata-rata cuma tumbuh 0,8%.

Sebuah angka yang dalam keadaan normal patut dipertimbangkan mendekati gagal. Upah riil pekerja mandek. Bahkan jurang upah antara pekerja lapisan bawah dan menengah, melebar 9% dalam waktu pendek, kurang dari satu dasawarsa. Jerman hanya dinilai ‘sukses’ karena dibandingkan dengan negara lain dalam zona euro. Kembali ke pertanyaan besar, apakah euro dapat diselamatkan? Jawabnya dapat, harus dapat, tapi tidak dengan ongkos berapa pun.

Untuk itu, zona euro perlu direformasi sedemikian rupa sehingga semua negara di zona tersebut (sekali lagi semua), dapat mencapai dan merawat ‘full employment’.
Untuk itu, Stigllitz menyampaikan sejumlah perubahan struktural yang esensial dilakukan, antara lain reformasi kebijakan mengatasi krisis, yaitu pentingnya diskresi dan keluwesan. Pengambil kebijakan di zona euro dinilai lelet mengambil keputusan, baik di dalam negeri maupun dengan sesama negara anggota.

Padahal, ongkos lelet itu ‘mahal’, memicu dinamika politik yang tidak menyenangkan. Menimbang semua keleletan itu, disarankan pula untuk mulai memikirkan alternatif terhadap mata uang tunggal. Bisakah bercerai dengan damai, dengan baik-baik? Bukan bercerai masing-masing 19 negara kembali bermata uang sendiri, tetapi setidaknya menjadi beberapa (dua atau tiga) mata uang.

Jerman, misalnya, lebih baik bermata uang sendiri, ketimbang negara pinggirannya. Bercerai baik-baik dapat dilakukan dengan Yunani. Atas nama solidaritas Eropa, utangnya diputihkan. Perceraian itu juga demi demokrasi, menghormati keinginan rakyat Yunani untuk berpisah.

Apakah gagasan sang pemenang nobel Joseph E Stiglitz bakal diterima? Kayaknya tidak. Jerman dan pemimpin lainnya di zona euro, hingga saat ini, tegas mengatakan TINA (there is no alternative). Sepertinya mereka lebih suka perceraian yang ‘menyakitkan’, ketimbang bercerai baik-baik.