Data Ekonomi

MEMBURUKNYA perekonomian telah mendorong terbitnya
keraguan pada kebenaran data ekonomi. Itulah yang terjadi atas data
ekonomi Tiongkok. Seperti halnya banyak barang palsu diproduksi di
Tiongkok, demikian pulalah data ekonominya dicurigai hasil pabrikasi.

Kepalsuan fundamen ekonomi itu antara lain ditengarai
menyulitkan pengambilan keputusan, termasuk penaikan suku bunga The
Fed, bank sentral AS.

Koran terkemuka Financial Times (17/9) menurunkan
artikel bertajuk China’s Economic Facts and Fakes Can be Hard to Tell
Apart, gamblang menunjukkan ihwal fakta dan kepalsuan data ekonomi
Tiongkok. Dikutip dalam tulisan itu kajian Harry Wu, ekonom dari The
Conference Board, lembaga riset independen, selama 1978-2012 pertumbuhan
ekonomi Tiongkok hanya 7,2% per tahun, 2,6% di bawah pertumbuhan resmi
9,8%. Bahkan pada 2008 pertumbuhan hanya 4,7%, sedangkan resmi 9,6%.
Pada 2012 lebih parah lagi, cuma 4,1% berbanding pertumbuhan resmi 9,7%.

Tiongkok dinilai membengkakkan pertumbuhan
produktivitas dan mengempiskan inflasi. Daripada memercayai angka GDP,
lebih baik memercayai volume berbagai kegiatan ekonomi seperti
pengapalan barang, kargo kereta api, pemakaian listrik, penjualan
properti, dan jumlah warga bepergian ke luar negeri. Berdasarkan semua
itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok cuma 4,3%, jauh di bawah estimasi
resmi 7%.

Contoh lain, media Jepang Nikkei Asian Review (2/9)
meragukan cadangan devisa Tiongkok, apakah benar segendut US$3,6
triliun. Selama dua pekan pada pertengahan Agustus lalu saja The
People’s Bank of China (PBOC), bank sentral Tiongkok, telah menjual
US$106 miliar.

Pertama kali Tiongkok mendevaluasi renminbi 11
Agustus 2015 dan pertama kali pula dalam sejarah, November 2014 hingga
Agustus 2015, bank sentral Tiongkok telah lima kali menurunkan suku
bunga. Ada yang berpandangan, dengan asumsi 65% cadangan devisa dalam
dolar AS dan utang mencapai US$1,5 triliun, cadangan devisa Tiongkok
tidak cukup mampu mengatasi gejolak nilai tukar bila kian memburuk.
Berapa sebenarnya, persisnya, cadangan devisa tersisa, jangan-jangan
hanya Tuhan yang tahu.

Demikianlah, kejujuran penting, bahkan bertambah
penting dalam ketidakpastian perekonomian. Dalam menghadapi realitas
pahit orang harus membuka topeng. Fakta itu suci, harus dibersihkan dari
yang palsu. Di meja operasi, pasien harus steril dari bedak dan
lipstik. Di situ parfum ialah racun. Begitulah pula perlakuan terhadap
perekonomian Tiongkok, yang tengah sakit.

Bagaimana dengan data ekonomi kita? Ambil contoh
sapi. Layaklah ditengarai ada yang tidak beres menyangkut data kebutuhan
dan suplai sapi sehingga terjadi krisis daging sapi, harganya sempat
menggila. Kalau data sapi selama ini benar, tidak palsu, apa perlunya
pemerintah sekarang berencana mengubah mekanisme impor sapi dari saat
ini per kuartal menjadi tahunan? Dalam bahasa Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution seperti dikutip pers, penetapan volume
impor sapi per tahun membuat pendataan kebutuhan daging sapi pemerintah
lebih valid serta menjadikan perencanaan lebih terarah. Terbuka tafsir,
lebih valid, karena sebelumnya kurang valid, bahkan bukan mustahil tidak
valid sama sekali. Baguslah, pemerintah sekarang mengoreksinya.

Contoh lain soal beras. Pemerintah sekarang
memutuskan mengimpor beras. Padahal, sebelumnya nyaring terdengar suara
Bulog dan Kementerian Pertanian bahwa stok beras cukup. Yang muncul ke
permukaan ialah terjadi penimbunan beras, bukan kelangkaan beras.

Contoh lain, belum terlalu lama kita impor bawang
merah, kini diumumkan ekspor. Yang bilang Menteri Pertanian yang urus
produksi, tanam-menanam, bukan Menteri Perdagangan yang urus ekspor.

Ketika perekonomian melemah, tak ada kebijakan bagus
dapat diambil bila data ekonomi simpang siur, terlebih palsu. Diperlukan
data yang benar, bukan hasil pertukangan yang terukir indah. Karena
itu, Presiden Jokowi kiranya perlu menyuruh dilakukan audit data,
setidaknya data yang dikeluarkan empat instansi–BPS, Bulog, Kementerian
Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.