Perubahan Bersejarah

POLITISI senior, terlebih veteran, kiranya penting membaca perubahan aspirasi kaum muda. Itulah yang terjadi di Taiwan dua hari lalu. Pemilu 16 Januari 2016 menghasilkan perubahan bersejarah dalam dua dimensi sekaligus, eksekutif dan legislatif. Partai berkuasa di parlemen dan presiden yang diusung ditumbangkan serentak, sekali pukul. Kursi di parlemen terkuras, kursi presiden lenyap.

Partai berkuasa, Kuomintang, hanya meraih 35 dari 113 kursi. Sebelumnya menduduki 64 kursi hasil Pemilu 2012. Partai berkuasa itu dijungkirkan partai oposisi Democratic Progressive Party (DPP) yang mendulang 68 kursi dari sebelumnya 40 kursi. Perlu dicatat, partai baru New Power Party (NPP) yang didirikan aktivis muda, antara lain penyanyi band metal Freddy Lim, mendapat 5 kursi, mengalahkan empat partai lama lainnya yang total hanya mendapat 5 kursi. Termasuk, Taiwan Solidarity Union yang bahkan tersingkir habis.

Partai oposisi DPP juga membuat sejarah dalam dimensi gender. Bukan saja memenangi kursi presiden, DPP menjadikan Tsai Ing-wen sebagai presiden perempuan pertama hasil pemilu langsung. Perempuan berusia 59 tahun, tidak kawin, berasal dari rakyat biasa (bukan dinasti), guru besar hukum lulusan National Taiwan University, Cornell University, dan London School of Economics and Political Science itu meraih 56,12% suara, menumbangkan capres Eric Chu dari partai berkuasa Kuomintang (31,04%) dan James Soong dari People First Party (12,84%).

Hasil riset menunjukkan orang muda ingin melihat wajah baru dan suara baru yang menawarkan perubahan. Ada yang membahasakannya people power masuk ke parlemen.

Terpilihnya presiden baru, disertai perubahan kekuasaan, membuat presiden terpilih Tsai Ing-wen dapat melakukan perubahan tanpa direcoki oposisi. Kuomintang, yang sejak pemilu langsung di Taiwan diselenggarakan (1992), berkuasa mayoritas di parlemen, untuk pertama kali giginya rontok (hilang 26,63% kursi).

Bukan saja tidak berkuasa lagi di eksekutif dan legislatif, dengan kursi 30,09%, Kuomintang tak cukup kuat untuk sekadar menjadi oposisi disegani, diperhitungkan, apalagi ditakuti. Untunglah Presiden Tsai Ing-wen bukan tipe profesor otoriter. Pengagum Thatcher dan Merkel itu berpandangan, “Tanpa oposisi kuat, politik mundur.”

Konstelasi terhadap Tiongkok pun berubah. Berkuasanya DPP dan terpilihnya Tsai Ing-wen membuat Tiongkok harus menerima kenyataan pahit.

Presiden Tsai mengambil garis keras independensi, berlawanan dengan Presiden Ma Ying-jeou yang digantikannya, yang November lalu bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Singapura, dan bersuara lembut, “Kita bersaudara, satu famili, satu darah.”

Sebaliknya, presiden terpilih tegas mengatakan hasil pemilu manifestasi keinginan 23 juta rakyat. “Sistem demokrasi kami, identitas nasional kami, dan ruang internasional kami harus dihormati,” katanya.

Menurut Straits Times, bukan Tiongkok urusan besar Tsai Ing-wen, melainkan pertumbuhan ekonomi. Taiwan tidak lagi macan Asia. Pada 1988-2000, pertumbuhan ekonomi yang 8% merosot separuhnya menjadi 4% pada 2000-2008, kini bahkan di bawah 2%. Pemilu Taiwan dua hari lalu mestinya mengusik tatanan politik di negeri ini.

Bisakah setelah tiga kali pemilu langsung memilih presiden, negeri ini punya presiden terpilih yang partainya juga menguasai mayoritas parlemen? Dengan begitu, tanpa koalisi, setidaknya tanpa koalisi berkaki banyak, presiden terpilih dapat mengusung perubahan yang didambakannya tanpa ganjalan di DPR.

Namun, di tengah masih buruknya kepercayaan rakyat kepada partai, di tengah elite partai gemar bertikai kepengurusan, tatanan baru itu kiranya masih jauh.

Bahkan, dalam tiga sampai lima pemilu lagi, belum tentu terwujud perubahan bersejarah seperti di Taiwan.