Cara KPK Menjawab Kritik

KPK ternyata suka kemewahan. Mereka rapat kerja di hotel bintang 5 di Yogyakarta. Mereka dikritik.

Yang mengkritik mantan orang dalam KPK yang telah berada di luar, tetapi kiranya masih merasa orang dalam KPK. Sebuah perasaan yang boleh jadi menunjukkan begitu dalam cinta mereka kepada KPK.

Kritik itu dibalas dengan fakta yang membelalakkan mata. KPK menjawab, kegiatan serupa juga diselenggarakan di tahun sebelumnya. Kegiatan itu pun diikuti ‘orang dalam’ KPK yang sekarang telah menjadi ‘orang luar’ KPK yang ‘dari luar’ mengkritik ‘ke dalam’ KPK.

Jika dahulu ikut menikmati ihwal yang sekarang dikritik, kiranya inilah contoh inkonsistensi. Bila benar demikian, kritik atas rapat kerja di hotel mewah itu bukanlah ekspresi cinta, melainkan ekspresi yang kiranya mengandung kebencian.

Rapat kerja yang dikritik itu berlangsung 27-29 Oktober 2021 di hotel bintang 5, Sheraton Mustika Yogyakarta. Agendanya antara lain pemaparan Ignasius Jonan mengenai Strategic Learning: Transformasi Organisasi Menuju Purpose-Driven Organization, pemaparan sistem akuntabilitas kinerja KPK, dan rapat pemusnahan hasil sadapan yang tidak relevan. Rapat serius itu juga diselingi dengan acara yang ringan-ringan, seperti lomba kreasi tumpeng, hiburan musik di sebuah resto, lalu wisata bersepeda yang berakhir di sebuah rumah makan yang khusus disewa.

Kritik atas kemewahan itu juga dilontarkan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM. KPK mestinya menjadi teladan kesederhanaan bagi instansi lain. KPK sebagai lembaga antirasuah mestinya menunjukkan empati pada masyarakat di masa pandemi yang sulit ini. Apa jawab KPK?

Hotel bintang lima kalau tarifnya bintang tiga, kenapa tidak? Jawaban lain, kadang-kadang pejabat struktural juga harus menarik diri. Retreat. KPK mengumpulkan semua pejabat struktural untuk membangun kebersamaan, menyatukan persepsi, apa yang harus dilakukan ke depan.

Ada juga jawaban KPK mengenai penggunaan anggaran negara. Bukankah kemewahan raker itu dibayar dari pajak? Menurut KPK, kegiatan rapat KPK di luar daerah ini berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah, khususnya di sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi. Bukankah Yogya termasuk destinasi wisata?

Demikianlah KPK menjawab kritik dengan posisi ‘defensif’. Ada jawaban ‘klise’ (menyamakan persepsi). Ada jawaban ‘pembenaran diri’ (pemulihan ekonomi nasional). Ada jawaban ‘menyerang balik’ pengkritik (kegiatan ini sebelumnya juga diikuti yang mengkritik).

Yang paling konyol ialah jawaban pimpinan KPK yang mengatakan bahwa rapat kerja macam itu juga dilakukan lembaga pemerintah. Di lembaga lain terjadi korupsi. Apakah orang boleh mengatakan hal yang sama terhadap KPK? Sebuah analogi yang buruk.

KPK memang jarang dikritik. Dia lebih sering dipuji. Dia satu-satunya lembaga kepublikan yang dipercaya. Begitu tinggi kepercayaan publik akan ‘kebersihan’ dan ‘kejujuran’ KPK sampai KPK dicandrakan mendekati malaikat.

Lalu, terjadilah perubahan undang-undang tentang KPK yang antara lain menghadirkan eksistensi Dewan Pengawas serta mengharuskan karyawan KPK berstatus ASN. Kritik pun datang bertubi-tubi terhadap KPK, khususnya dari mantan ‘orang dalam’ yang telah menjadi ‘orang luar’ karena tak lolos seleksi menjadi ASN.

Kritik tentu baik bagi kesehatan lembaga kepublikan yang mana pun termasuk KPK. Sebaliknya, cara menjawab kritik dan substansi jawaban atas kritik memperlihatkan kematangan dan kearifan mereka yang dikritik.

Terus terang sejauh ini KPK ternyata tak kuat menghadapi kritik. Mereka kayaknya harus sering dikritik agar terlatih dan bijak menjawab kritik. Akan tetapi, jauh lebih baik bila menjawab kritik dengan perbuatan daripada dengan perkataan. Kiranya tahun depan rapat kerja diselenggarakan di kantor KPK. Bukankah KPK punya dua gedung besar yang bahkan dapat menakutkan siapa pun yang dipanggil ke gedung itu?

Tak hanya kritik yang perlu dijawab dengan perbuatan, tetapi juga temuan BPK. Bukankah temuan BPK bahwa pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor belum sepenuhnya efektif?