Empat Ancaman Demokrasi

KORUPSI sudah lama bercokol di tubuh partai politik. Setidaknya telah hadir pada 1962-1964. Demikian salah satu pokok pikiran yang dapat dipetik dari ‘kuliah’ singkat padat santai Prof William Liddle, Senin (12/8) malam, di halaman Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Pada 1962-1964 Liddle muda (umur 24-26) melakukan penelitian di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, untuk disertasi doktornya di Universitas Yale. Dia bergaul intens dengan para pemuka partai politik di daerah penelitiannya itu, kecuali Partai Komunis.

Dalam berbagai perbincangan Liddle dengan para anggota DPRD, ada satu nama orang yang selalu mereka sebut tidak layak menjadi wali kota. Liddle tidak menyebut kotanya. Saya rasa itu Kota Siantar, satu-satunya kota di situ. Ketika akhirnya nama orang itu yang terpilih menjadi wali kota, Liddle bertanya kepada mereka, anggota DPRD itu, “Kenapa dia yang Bapak pilih”? Dijawab dengan gerakan tangan yang melukiskan uang.

Semua itu terjadi ketika Liddle berumur 20-an. Senin lalu, dalam usia 81, Liddle kembali menceritakan kisah politik transaksional jual-beli suara itu untuk menunjukkan betapa korupsi telah berurat berakar di negeri ini.

Prof Liddle lalu mengutip pendapat Mancur Olson bahwa ada dua macam bandit, yakni stationary bandits dan roving bandits. Bandit pertama dibahasakannya sebagai ‘korupsi tunggal’. Katanya, itulah Soeharto. Adapun bandit kedua dibahasakannya sebagai ‘korupsi majemuk’, yakni korupsi yang sekarang merajalela di era demokrasi ini.

Korupsi, demikian Liddle, merupakan satu dari empat ancaman demokrasi Indonesia. Tiga ancaman lainnya ialah islamisme, komunisme, dan separatisme.

Hemat saya, empat ancaman demokrasi Indonesia yang dikemukakan Liddle itu dapat dilihat dalam tiga derajat ancaman. Pertama, ancaman dalam derajat tinggi, yakni korupsi majemuk dan islamisme seperti ditunjukkan HTI.

Korupsi majemuk ancaman terang-terangan. Sekalipun KPK terus menangkap basah pelakunya, tidak ada tanda orang takut korupsi. Islamisme menemukan aktualisasinya sebagaimana dipicu kasus Ahok. Ketegasan negara mengawal ideologi Pancasila dan menggasak korupsi sebuah keharusan, dan itu hanya dapat ditegakkan oleh pemerintah yang kuat serta pemimpin yang berani dan bersih seperti Jokowi.

Kedua, ancaman dalam derajat sedang, yakni separatisme yang seperti tidur. Jangan kaget inilah ancaman yang sontak dapat terbangun mendadak.

Ketiga, ancaman dalam derajat rendah, yakni komunisme, yang menurut Liddle dihabisi berkat jasa Soeharto dan tentara. Kiranya perlu waspada, di mana-mana di dunia komunisne dapat disuarakan melalui kemiskinan.

Saya pikir bukan hanya demokrasi dapat terancam bubar. NKRI pun bisa bubar ‘dimakan’ islamisme dan separatisme.

Kita tahu, penelitian Liddle pada 1962-1964 untuk disertasi doktor itu kemudian diterbitkan berupa buku berjudul Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study (Yale University Press, 1970). Inilah hasil penelitian yang penelitinya sempat ‘menyamar’ sebagai antropolog untuk bisa mendapat izin dari LIPI.

Prof Liddle malam itu berbicara dengan bahasa Indonesia yang mengalir dan bahasa tubuh yang ekspresif dalam acara rileks berjudul Casual Dinner in Honor of Prof Bill Liddle. Seperti tecermin dalam judul itu, di acara itu hadir terutama para doktor ilmu politik bimbingannya, mantan murid-muridnya, antara lain Makarim Wibisono, Salim Said, Saiful Mujani, dan tuan rumah Rizal Mallarangeng.

Liddle contoh guru orang Amerika yang bukan saja Indonesianis, melainkan juga sedemikian dalam cintanya kepada Indonesia yang ditunjukkan dengan membimbing dan menghasilkan belasan anak bangsa ini bergelar doktor ilmu politik dari Ohio State University. Dia contoh akademisi langka, amat langka.

Menurut saya, bukan hanya murid-muridnya, kita pun berutang intelektual kepublikan kepada Prof Bill Liddle melalui kariernya yang kedua sebagai penulis di media cetak.