Jokowi Move On

JUDUL itu bahasa anak sekarang. Move on. Bahasa yang melukiskan perihal kedirian yang bergerak maju.

Sahabat yang terpuruk, terkurung dalam kesedihan/kekalahan/kegagalan, dibahasakan ‘enggak move on’. Hal itu mencakup berbagai cabang kehidupan, termasuk patah semangat karena ditinggal pacar kawin dengan orang lain.

Bahasa anak sekarang itu bagus juga dipinjam untuk dunia orang dewasa, termasuk bagi elite bangsa, maupun pemimpin bangsa. Bahkan juga untuk institusi.

Contohnya, sedikitnya tiga kali dalam sehari saya memantau bagaimana KPU move on dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2019. Dalam hal pilpres, misalnya, versi kemarin (1/5) pada pukul 18.45:05, TPS yang telah dihitung 60,16%; Jokowi-Amin 56% dan Prabowo-Sandi 44%.

KPU move on, juga Jokowi move on. Cukup sekali Jokowi berpidato seusai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menyatakan dirinya menang. Ia bilang kepada publik untuk menunggu hasil penghitungan suara KPU. Selebihnya dia lalu lanjut bekerja dan bekerja.

Menjelang Hari Buruh, di sebuah pabrik sepatu di bilangan Tangerang, Jokowi makan siang bersama ribuan buruh pabrik. Jokowi menikmati menu yang sama dengan buruh, yaitu nasi putih, sop daging, tempe, telur, dan buah salak. Saya pun ngiler.

Move on Jokowi paling jauh setelah pilpres ialah gagasannya untuk memindahkan ibu kota negara. Saya pun ngiler dengan gagasan itu. Bahkan, editorial harian ini pernah mengemukakan sikap mendukung pemindahan ibu kota Republik Indonesia.

Jakarta telah kelebihan beban untuk memikul tiga tugas sekaligus, yaitu sebagai ibu kota Provinsi DKI Jakarta, pusat bisnis, dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Beban itu bakal terus bertambah, tiada kekuasaan yang mampu menghentikannya. Daya dukung Jakarta bisa ambruk.

Ambil contoh migrasi penduduk ke Jakarta, yang selalu terjadi menyertai arus balik Lebaran. Siapa yang dapat menghentikan pull factor ini? Gubernur Ali Sadikin membikin hambatan masuk yang keras, antara lain membayar uang jaminan untuk ber-KTP Jakarta. Namun, toh jebol berkat hebatnya Jakarta sebagai pull factor.

Berkurangnya lahan pertanian di perdesaan Jawa akibat alih fungsi serta kian kecilnya pemilikan lahan pertanian akibat pertambahan penduduk turut menjadi faktor pendorong (push factor) terjadinya urbanisasi ke Jakarta.

Faktor lain ialah kedudukan sebagai ibu kota negara punya konsekuensi di dalam perundang-undangan, yaitu juga menjadi tempat kedudukan pusat lembaga negara. Tiap lahir lembaga negara yang baru, tiap kali itu pula Jakarta mendapat tambahan beban baru. Apa perlunya Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, KPK, Ombudsman, dan OJK berkedudukan di Jakarta?

PBB berkantor induk di Manhattan, New York City. Tapi sekadar contoh, Mahkamah Internasional berkedudukan di The Hague, WHO di Jenewa, Badan Atom Internasional di Wina, dan FAO di Roma.

Pindah ibu kota negara bukan perkara baru dalam sejarah dunia. Contoh yang dekat ialah ibu kota negara Australia yang resmi pindah dari Melbourne ke Canberra (1927).

Ke manakah ibu kota negara sebaiknya dipindahkan? Kalimantan kiranya sebuah pilihan karena pulau itu bebas gempa. Tentu perlu studi yang lebih mendalam ke kota mana yang paling baik. Untuk itu, jangan hanya Jokowi yang move on, tapi semua pihak perlu move on, terutama kelak DPR hasil Pemilu 2019.