Basuki-Djarot (3)

KE manakah perginya suara mereka yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada pilkada Jakarta putaran kedua, April nanti? Itulah pertanyaan yang mencuat dalam berbagai percakapan, yang menunjukkan betapa penting suara mereka untuk menghasilkan Gubernur Jakarta 2017-2022. Agus sendiri menyatakan lapang hati menerima kekalahan. Ia menelepon Basuki dan Anies untuk mengucapkan selamat.

Ucapan selamat kepada keduanya kiranya dapat dibaca bahwa Agus tak punya preferensi, khususnya berkaitan dengan SARA. Pemilihnya bebas menggunakan hak konstitusional, bebas menentukan pilihannya, apakah bakal memilih Basuki-Djarot atau Anies-Sandi. Singkatnya, Agus menunjukkan imparsialitas, ketidakberpihakan. aya pun percaya bahwa Agus Harimurti Yudhoyono tidak akan menurunkan level dirinya dari calon gubernur menjadi juru kampanye/tim sukses calon gubernur lainnya di pilkada putaran kedua.

‘Turun pangkat’ macam itu jelas mendegradasikan dirinya sendiri. Padahal, Agus perlu melipatgandakan modal sosial dan modal politik di mata dan hati publik. Terlebih lagi, tidak masuk akal saya, sang ayah, SBY, mengambil keputusan agar partainya, Partai Demokrat, menggerakkan pemilih Agus untuk memilih Basuki-Djarot atau Anies-Sandi. Dalam percaturan berbagai isu nasional, contohnya dalam Pilpres 2014, SBY mengambil posisi sebagai penyeimbang.

Ia membebaskan kader partainya menentukan pilihan. Setelah anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, gagal dalam pilkada Jakarta, apa maslahat politik bagi SBY khususnya, Partai Demokrat umumnya, untuk tiba-tiba banting setir dalam perkara lokal? Jakarta ibu kota negara, tetapi rasanya hal itu semata tidak cukup untuk membuat SBY sontak berubah haluan. Masih ada fakta lain.

Kendati sama-sama berada di luar kekuasaan pemerintahan Jokowi, SBY memilih tidak bersama Gerindra dan PKS dalam pilkada Jakarta. Ia mengusung sendiri, bahkan bersama partai-partai yang berkoalisi dalam pemerintahan Jokowi. Terlalu banyak argumen untuk menyimpulkan Demokrat bakal konsisten sebagai penyeimbang, tidak condong ke mana pun dalam pilkada Jakarta putaran kedua.

Ke manakah PKB, PPP, PAN, bergerak? Dalam putaran kedua, ada pendapat bahwa koalisi nasional mestinya juga berlaku dalam pilkada Jakarta. Bahkan dibahasakan dengan spesifik, yaitu partai yang mendapat kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi. Pendapat itu tentu saja lebih merupakan harapan ketimbang kenyataan. Peta kekuatan partai politik di tingkat nasional tidak sama dengan di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten/kota. Beroposisi di DPR, berkoalisi di DPRD.

Merupakan fakta politik, bersaing di pilkada nyaris tidak berurusan dengan koalisi partai di tingkat pusat. Lagi pula, seberapa besar orang memilih kepala daerah karena identitas partai jika dibandingkan dengan sosok dan track record sang calon kepala daerah? Data logitudinal Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa identifikasi diri seseorang dengan partai hanya di kisaran 20%.

“Selebihnya tidak punya perasaan positif apa-apa terhadap partai. Keadaan pemilih yang tidak partisan tersebut, yang jumlahnya sangat besar, merupakan sumber utama dari swing voter, dan bagi perubahan peta kekuatan partai politik secara cepat.” Selebihnya (80%), dengan alasan apa orang memilih pasangan calon kepala daerah? Khusus pilkada Jakarta, survei LSI pascainsiden Al Maidah, 3-11 Desember 2016, berkesimpulan secara umum, alasan memilih yang paling menonjol ialah ‘sudah ada bukti nyata hasil kerjanya’ (26%).

Disusul ‘tegas/berwibawa’ (16%), ‘pintar/berpendidikan’ (11%), ‘berpengalaman’ (8%), ‘jujur/bersih dari KKN’ (7%), ‘agamanya sama’, dan ‘perhatian pada rakyat’ masing-masing sekitar 6%, serta ‘ramah/santun’ 5%. Mudah mengatakan Anies-Sandi pintar/berpendidikan serta ramah/santun, semudah mengatakan Basuki-Djarot berpengalaman dan sudah ada bukti nyata hasil kerja mereka.

Agama Anies-Sandi sama dengan mayoritas pemilih. Siapakah yang lebih tegas/berwibawa? Basuki-Djarot atau Anies-Sandi? Apakah keberanian menggusur menunjukkan tegas/berwibawa atau malah bukti tidak perhatian pada rakyat? Pertanyaan lain, siapakah di antara mereka yang jujur/bersih dari KKN? Sandi belum pernah menjadi pejabat publik sehingga dia belum pernah teruji.

Di forum ini dua kali saya menulis mengusulkan pasangan Basuki-Djarot. Sekarang, melalui forum ini juga, setelah menghitung semua faktor tersebut, saya menyatakan matematis Basuki-Djarot yang menang dalam pilkada putaran kedua.