Raja Membaca Facebook

DRAMA alih kekuasaan perdana menteri Malaysia mungkin berakhir, mungkin tidak. Yang jelas akibat pandemi korona Raja memutuskan tak ada pemilu. Sebuah keputusan yang bisa jadi hanya menunda sementara pertarungan kekuasaan di parlemen.

Dalam tiga tahun Malaysia dipimpin tiga perdana menteri. Dalam tiga tahun pula setelah kalah dalam Pemilu 2018, kini UMNO kembali berkuasa. Pada 21 Agustus 2021 Raja Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa melantik Wakil Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menjadi perdana menteri kesembilan menggantikan Sri Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri.

Kali ini ada yang berubah dalam hal Raja mengambil keputusan. Raja belajar dari pengalamannya kala mengangkat Muhyiddin Yassin pada 1 Maret 2020. Dia tidak begitu saja percaya klaim koalisi mayoritas sederhana di parlemen. Yassin, misalnya, mengklaim meraih mayoritas padahal itu hasil persekongkolan elite di Hotel Sheraton. Bukan di parlemen.

Raja yang sekarang ini, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin, juga belajar dari raja sebelumnya, Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V. Pada 10 Mei 2018 hanya dalam tempo kurang 24 jam Raja Sultan Muhammad V mengambil keputusan. Hari itu pada pukul 13.38 Raja menerima surat dari partai-partai anggota koalisi Pakatan Bersama. Isinya koalisi pemenang pemilu mengusung Mahathir menjadi perdana menteri. Surat itu diterima Istana Negara lebih dulu daripada surat resmi KPU Malaysia mengenai hasil pemilu pada pukul 14.45. Keputusan politik oposisi mendahului surat resmi KPU itu menunjukkan betapa dahsyat gairah kemenangan menumbangkan UMNO dan betapa dahsyat keinginan mereka untuk berkuasa secepat-cepatnya.

Raja Sultan Muhammad V ketika itu menangkap suasana kebatinan tersebut. Raja pun menangkap desas-desus bahwa raja tak merestui Mahathir menjadi perdana menteri. Pada pukul 17.00, pada 10 Mei 2018 itu juga, setelah menguji semua dokumen, Raja Sultan Muhammad V memanggil empat tokoh koalisi Pakatan Harapan di Istana Negara. Mereka ialah Datuk Sri Wan Azizah, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Lim Guan Eng, dan Haji Mohamad Sabu. Setelah Raja meng-interview mereka, mendengarkan pandangan mereka, pada pukul 21.30 hari itu Raja memutuskan dan mengambil sumpah Mahathir menjadi perdana menteri ketujuh.

Siaran pers Istana Negara hari itu menyatakan bahwa Raja sangat mendukung dan menghormati proses demokrasi. Demikianlah pada 10 Mei 2018 itu dalam tempo 24 jam kekuasaan berpindah dari PM Najib kepada PM Mahathir.

Belum genap dua tahun, pada 24 Februari 2020, Mahathir mengundurkan diri. Dia tak memenuhi janjinya untuk berkuasa hanya dalam setahun lalu menyerahkannya kepada Anwar Ibrahim–yang partainya Partai Keadilan meraih suara terbanyak. Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin tak terburu-buru mengambil keputusan. Pada 25 Februari 2020, Raja membuat sejarah untuk pertama kali mewawancara satu per satu anggota parlemen. Jumlahnya 220 orang. Katanya kepada wartawan, “Saya harap kita akan mendapatkan solusi terbaik bagi negara kita.” Hasilnya ialah pada 1 Maret 2020 Raja mengangkat Sri Muhyiddin Yassin menjadi PM kedelapan.

Namun, PM Yassin hanya bertakhta 17 bulan. Pada 16 Agustus 2021 dia mengundurkan diri. Dia kehilangan legitimasi di parlemen, kepercayaan yang sebetulnya tak pernah diperolehnya selain persekongkolan sejumlah elite di Hotel Sheraton. Ia dinilai gagal mengendalikan pandemi, mengatasi resesi ekonomi, dan menjaga stabilitas politik.

Dalam hal mengangkat Muhyiddin Yasin menjadi perdana menteri, Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin sama sekali tak mendengarkan apalagi melibatkan Mahathir. Raja kiranya tak lagi memercayainya. Kata Mahathir, “Raja telah mengambil keputusan untuk tak mau bertemu saya lagi. Saya tak punya kesempatan untuk memberi tahu Raja bahwa Tan Sri Muhyiddin tidak didukung mayoritas.”

Dalam mengambil keputusan mengangkat Ismail Sabri Yaakob menjadi PM, kali ini Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin malah tak lagi percaya begitu saja dukungan lisan anggota parlemen di hadapan Raja. Raja belajar dari persekongkolan Sheraton. Raja mengharuskan mereka voting di parlemen. Yaakob meraih 114 dari 220 suara mengalahkan Anwar Ibrahim. Raja masih tak percaya begitu saja. Raja mengharuskan 114 orang anggota parlemen itu untuk menandatangani pernyataan dukungan mereka.

Demikianlah menurut The Economist, Rajalah yang menjadi king maker. Rajalah yang belajar dari kemelut politik. Bukan elite pimpinan partai. Raja bahkan tak semena-mena sebagai monarki. “Raja mendengar suara publik. Raja dapat membaca Facebook. Raja membaca komentar rakyat. Raja punya gambaran apa yang dipikirkan rakyat. Dan Raja sadar akan legacy-nya,” kata Francis Hutchinson, pakar di lembaga think thank ISEAS-Yusof Ishak Institute berkedudukan di Singapura.

Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan kabinet baru, tanpa oposisi. Dia tak belajar dari presiden negara tetangga, Jokowi, yang mengangkat rival dalam pilpres, Prabowo dan Sandiaga Uno, duduk di kabinet. Bahkan, Jokowi terus memperbesar koalisi dengan mengundang PAN ke Istana. Tinggal dua partai, PKS dan Demokrat, di luar Istana. Jokowi membangun koalisi gemuk. Stabilitas elite pimpinan partai politik sangat penting baginya.

Jokowi kiranya penganut nasihat, ‘the winners should not take all, and the losers not lose all’. Yang menang jangan serakah, yang kalah jangan tak kebagian.