Siapa Komandan Penentuan Cawapres?

BERKOALISI itu urusan memberi dan menerima. Betul? Tidak selalu. Di dalamnya ada perkara besar, yaitu urusan persamaan kesempatan dalam  persaingan politik.

Perkara itulah yang terkandung di dalam ancaman PKS menarik dukungan dari Prabowo bila Partai Gerindra tidak mengabulkan permintaan PKS untuk menjadikan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

PKS tidak ingin menjadi pelengkap. “Kalau kami disuruh dukung-mendukung saja, mungkin kita lebih baik jalan masing-masing,” kata anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring.

Dalam konteks cawapres, PKS sebagai pelengkap itu terjadi pada Pilpres 2014. Hatta Rajasa dari PAN yang menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo. Kira-kira Tifatul Sembiring mau bilang, harus ada persamaan kesempatan, sekarang giliran kader PKS yang menjadi cawapres.

Bagi PKS, dalam hal cawapres kohesivitas koalisi telah sampai di batas ‘memberi’ kesempatan kepada mitra koalisi, kini giliran ‘menerima’ kesempatan bagi kadernya.

Dalam politik bertepuk bisa sebelah tangan, pertandanya muncul ketika bahkan Prabowo sendiri yang bilang bahwa Anies Baswedan layak menjadi cawapres. Maka, meluncurlah ujaran ngeri-ngeri sedap ala PKS, yang diluncurkan Tifatul Sembiring.

Ancaman PKS itu berisi senjata substantif. Gerindra tidak cukup besar untuk bisa sendirian mengusung capres, juga tidak cukup besar untuk  menjadi kekuatan yang memerintah dan menentukan sendiri di dalam koalisi. Jika PKS menarik dukungan, Gerindra kiranya tidak lebih mudah bergandengan dengan PAN yang boleh jadi menginginkan Amien Rais menjadi capres.

Pilihan lain pun membawa keruwetan tersendiri. Berkoalisi dengan Partai Demokrat, misalnya, berarti bersedia menjadikan AHY sebagai cawapres yang sekaligus juga berarti menggusur permintaan PKS.

Demikianlah, PKS bergerak rasional di percaturan politik yang realistis dengan berani menunjukkan sikap bahwa sesungguhnya dan senyatanya tidak ada partai yang berkedudukan memegang komando dalam koalisi yang dapat sendirian memutus pencalonan presiden dan wakil presiden.

Klaim kedudukan pemegang komando dalam koalisi mana pun sebetulnya berpotensi menjadi perkara besar, termasuk di kubu Jokowi. Contoh,

bila PDI Perjuangan menganggap dirinya sebagai komandan dan mengira dirinya sendiri sebagai penentu cawapres untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, klaim sebagai komandan itu bisa menimbulkan gesekan karena mengabaikan kohesivitas.

Dalam pengertian superioritas, PDI Perjuangan pun belum partai besar untuk bisa sendirian mencalonkan presiden dan mendikte penentuan cawapres.

Kiranya perlu pula dibaca apa makna politik pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto karena gabungan kedua partai itu lebih dari cukup untuk mengusung capres dan cawapres. Apakah Golkar bakal meninggalkan Jokowi demi AHY dan demi ambisi Airlangga? Maaf, itu pertanyaan tidak enak didengar dalam keadaban publik.

Hemat saya, dalam koalisi Jokowi, gesekan atau ancaman keluar koalisi terhindarkan bila dalam penentuan cawapres yang superior ialah kearifan untuk menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi, sang komandan.