Tiket Pilpres Pesaing Jokowi

SIAPAKAH sebetulnya yang paling berhasrat membentuk poros ketiga? Itulah pertanyaan iseng-iseng berkaitan dengan Pilpres 2019. Pertanyaan iseng itu siapa tahu dapat membantu menjawab pertanyaan pokok, yaitu bila poros itu terbentuk, kepada siapakah tiket pilpres bakal mereka berikan untuk bersaing dengan Jokowi?

Tiga partai yang diberitakan akan membentuk poros ketiga itu ialah Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Ketiganya bergabung, punya 156 kursi di DPR (27,8%), lebih dari 20% yang disyaratkan undang-undang untuk dapat mengusung pasangan capres/cawapres.

Karena itu, dari segi matematika jumlah kursi di parlemen, sungguh rasional bahwa ada yang menggagas munculnya poros ketiga. Dari segi latar belakang pendukung, inilah poros yang cukup cantik untuk dibayangkan. Bayangkanlah PAN yang dekat dengan Muhammadiyah bergabung dalam satu poros dengan PKB yang dekat dengan NU, lalu digandeng Partai Demokrat yang membahasakan diri sebagai nasionalis-religius.

Saya menggunakan kata ‘dekat’ karena baik NU maupun Muhammadiyah menyebut dirinya ormas yang tidak berpolitik. Kedekatan kiranya faktor yang perlu, sekalipun tidak cukup, untuk warga setiap ormas dalam menentukan pilihan politik.

Para sekjen ketiga partai telah bertemu yang kemudian hendak dilanjutkan ke level penentu, yaitu pertemuan ketua umum ketiga partai. Namun, itu gagal. Kenapa? Karena Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berhalangan hadir.
Begitu kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Padahal, tiga kali sudah mereka hampir bertemu. Ada SBY (Ketua Umum Partai Demokrat) dan ada Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), tapi Muhaimin tidak datang.

Poros ketiga itu mengingatkan publik pada pilkada Jakarta. Ketiga partai itu (bersama PPP) mengusung AHY, putra SBY, sebagai cagub dan Sylviana Murni sebagai cawagub. Namun, PPP kini memilih berpisah karena telah menentukan sikap mengusung Jokowi menjadi presiden untuk masa jabatan kedua.

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy bahkan menilai poros ketiga itu tidak akan terbentuk. Katanya, itu bagian dari basa-basi politik. Pernyataan itu ditanggapi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, “Kita semuanya sangat serius.”

Apakah dapat disimpulkan Muhaimin Iskandar tidak serius? Tentu saja dia tidak bakal serius karena di poros ketiga itu sepertinya terbaca olehnya bahwa tiada tempat baginya untuk menjadi cawapres. Padahal, dia telah memajang dirinya di mana-mana di ruang publik sebagai cawapres. Menjadi cawapres belum tentu dipilih rakyat, tetapi pencalonan itu kiranya menimbulkan efek wah demi elektabilitas partai yang dipimpinnya.

Di lain pihak seperti tidak masuk akal AHY yang menjadi capres dan Zulkifli Hasan yang menjadi cawapres. Itu bakal menggerus elektabilitas PAN. Karena itu, sebuah posisi politik, tepatnya gengsi partai, pun ditegakkan, yaitu PAN masih satu suara mengusung ketua umum, Zulkifli Hasan, menjadi capres. Jika gengsi itu yang dipegang ketat, AHY cawapres.

Namun, inilah mimpi indah yang teramat indah karena Partai Demokrat dan PAN tidak punya cukup kursi di DPR atau suara hasil pileg untuk dapat mengusung capres/cawapres.Lagi pula, apakah pasangan itu laku dijual di pilpres untuk bersaing dengan Jokowi? Dalam perkara ini jangan-jangan tidak penting benar siapa cawapres pendamping Jokowi.

Yang juga lucu ialah poros kedua saja belum terbentuk, tapi kok sudah mereka-reka poros ketiga. Satu-satunya poros yang telah terbentuk poros pertama, poros partai pengusung Jokowi. Poros kedua belum terbentuk, bahkan Prabowo mengatakan dirinya belum mendapat tiket.

Pernyataan Prabowo itu perlu dikaitkan dengan pernyataan PKS yang mendorong sembilan kader untuk menjadi capres. Pernyataan yang juga lucu karena tanpa Gerindra, PKS pun tidak punya tiket untuk mengusung kader menjadi capres.

Masih ada satu tokoh lagi yang belum punya tiket, padahal berambisi super. Namanya Gatot Nurmantyo. Relawan pendukung dirinya telah terbentuk, tapi partai pengusung dirinya masih di awang-awang.

Demikianlah sejumlah tokoh yang pengin nyapres bersaing dengan Jokowi, tapi tidak punya tiket. Kasihan deh. Karena itu, masuk akal kalau KPU perlu melakukan antisipasi bila sampai terjadi Jokowi calon tunggal.