Gagasan Menteri Tjahjo Kumolo

ADA macam-macam tipe menteri, sekarang ini. Baiklah dipetakan berdasarkan sudut pandang isu kepublikan yang menjadi urusan tiap-tiap menteri. Yang pertama menteri yang berbicara dengan data yang sulit dipercaya, hanya pencitraan kinerja. Contohnya, Menteri Pertanian perihal data produksi pangan dan panen raya.

Bahwa kita sudah swasembada, mulai bawang merah sampai beras. Untuk meyakinkan publik, menteri itu sampai perlu membawa Ketua DPR dan Ketua MPR panen, yang disebutnya sebagai panen raya. Yang kedua menteri yang nyaris tiada terdengar. Contohnya, Menpan dan Reformasi Birokrasi. Isu kepublikan menyangkut aparatur sipil negara memang jarang mencuat.

Lagi pula reformasi birokrasi sepertinya tidak banyak dapat diceritakan kemajuannya. Yang ketiga menteri yang bicara seperlunya saja. Contohnya, Menteri BUMN. Sebagian karena mengurus BUMN jelas ukuran kinerjanya, sebagian lain karena kelakuan aneh DPR yang menolak kehadiran sang menteri.

Yang keempat menteri yang bicaranya terukur. Contohnya Menteri Keuangan serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Urusan fiskal menyangkut kecanggihan pengkajian yang akhirnya dikuantifikasikan dalam angka. Postulat yang sama kiranya berlaku untuk urusan hutan dan ekologi.

Yang kelima menteri suka-suka. Contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang cenderung tidak mendengarkan stakeholder-nya, yaitu nelayan. Juga tidak ingin mempertimbangkan pendapat, daripada kapal ditenggelamkan menjadi besi tua tiada berguna, kenapa tidak kejahatannya diadili, lalu kapalnya disita untuk negara sehingga bermanfaat?

Yang keenam menteri yang berani menghadapi isu kepublikan yang kontroversial. Contohnya, Menteri Perdagangan tentang impor beras dan Menteri Dalam Negeri tentang jenderal polisi menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Beras urusan perut rakyat.

Perut lapar tidak dapat dikenyangkan dengan data produksi pangan yang kinclong. Stok beras perkara fakta empiris. Perut lapar tidak kenal prestise nasional swasembada pangan atau kecaman oposisi terhadap impor beras. Membuat dan menjamin perut jutaan rakyat terisi jelas substansial perintah konstitusi.

Karena itu, menterinya wajib berani menghadapi kontroversi. Kontroversi yang sedang hangat saat ini perihal jenderal polisi menjadi penjabat (bukan pelaksana tugas) gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara. Penjabat gubernur diangkat presiden karena masa jabatan petahana berakhir dan yang bersangkutan tidak maju lagi di pilkada (Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi) atau sudah dua kali masa jabatan (Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan), sedangkan pelaksana tugas gubernur ditunjuk menteri, berhubung sang petahana harus cuti di luar tanggungan karena menjadi peserta pilkada.

Sesuai tanggal pelantikan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho lima tahun lalu, yang kemudian digantikan Tengku Erry, masa jabatan Erry berakhir 17 Juni 2018. Adapun masa jabatan Ahmad Heryawan berakhir lebih cepat, 13 Juni 2018. Jelaslah pengisian dua penjabat gubernur tersebut bukan sekarang ini, melainkan kurang lebih empat bulan lagi, sebelum pencoblosan pilkada yang berlangsung 27 Juni 2018 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai 9 Juli 2018.

Timbul kontroversi, kenapa jenderal polisi yang digadang-gadang menjadi penjabat gubernur? Kenapa keamanan alasannya?
Apakah Mendagri tidak percaya kepada kapolda? Tidak ada bukti bahwa pilgub di dua provinsi itu ricuh. Kecurigaan timbul, bukankah salah seorang cawagub Jabar yang diusung PDIP, partainya Mendagri, jenderal polisi?

Semua pertanyaaan itu mengabaikan fakta objektif bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak punya cukup petinggi untuk serentak, sebagian diangkat menjadi penjabat gubernur, sebagian lagi menjadi pelaksana tugas gubernur. Kenapa? Pilgub 2018 serentak berlangsung di 17 provinsi
.
Padahal jumlah sekjen, irjen, dirjen, total 9 petinggi. Terjadi defisit 8 petinggi. Bila semua eselon I dikerahkan, Kemendagri mengalami absenteisme petinggi. Pilkada serentak jelas merepotkan Mendagri dalam perkara deployment. Mengimpor pejabat dari kementerian lain atau kepolisian menjadi keniscayaan.

Ada preseden, Irjen Carlo Brix Tewu, yang kariernya sebagai reserse menjulang setelah menangkap Tommy Soeharto, menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Barat (30 Desember 2016-12 Mei 2017), sampai pelantikan gubernur baru hasil pilkada. Tidak ada kegaduhan. Dari uraian itu, gagasan Mendagri Tjahjo Kumolo punya basis empiris. “Saya siap terima teguran dari Presiden,” katanya. Terus terang, saya suka jawaban itu. Menteri mesti berani pasang badan, bukan malah buang badan.