Enaknya Golkar

PARTAI Golkar punya ketua umum baru. Dia ialah Airlangga Hartarto. Berakhirlah kehebatan Setya Novanto membikin pingsan partai besar itu. Munaslub yang mengukuhkan Airlangga itu kiranya bukti tersendiri bahwa Golkar bukan partai yang rawan pecah belah akibat kontroversi ketua umumnya.

Sekalipun tidak ada lagi superpower di dalam tubuh dewan pembina seberkuasa Pak Harto, Golkar partai yang mampu ‘mengurus’ gesekan elite serta ‘mengelola’ pertarungan pemilihan ketua umum dalam damai. Sejak reformasi Golkar punya lima ketua umum, termasuk Airlangga yang naik ke kursi itu dalam keadaan darurat karena Setya Novanto turun dengan tidak enak.

Padahal, Golkar merupakan partai yang puluhan tahun hidup enak, tapi mampu melewati yang tidak enak dengan cukup enak. Yang paling tidak enak tentu saja ketika Golkar dihujat seiring dengan jatuhnya Pak Harto. Namun, rakyat tidak punya urusan dengan hujatan itu. Hasil Pemilu 1999 Golkar merosot, tetapi masih berada di tempat enak dengan meraih suara terbanyak kedua setelah PDIP.

Dalam keadaan tidak enak, Ketua Umum Akbar Tandjung menjadi terdakwa, Golkar tetap enak karena Akbar tetap enak dalam kedudukannya sebagai Ketua DPR. Rakyat pun lagi-lagi tidak punya urusan dengan perkara hukum Ketua Umum Golkar itu.
Hal itu dibuktikan dengan perolehan suara Golkar yang bahkan kembali berjaya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004.

Dalam Pilpres 2004 Golkar mengusung Wiranto, capres hasil konvensi. Kalah. Dari lima pasangan calon, tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50% sehingga diselenggarakan pemilihan putaran kedua. Megawati-Hasyim Muzadi berhadapan dengan SBY-JK.

Akbar Tandjung membawa Golkar mendukung Megawati-Muzadi dan kalah.
Yang menang SBY-JK. Sekalipun di pihak yang kalah, Golkar lagi-lagi ikut enak duduk di pemerintahan SBY-JK. Bahkan JK yang tidak ikut konvensi Golkar dan bukan wapres dari Golkar malah terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Kalah dalam pilpres, tapi Golkar punya wapres dan sejumlah kursi di kabinet.

Enak banget nasib partai ini. Pada Pilpres 2009 Golkar memberlakukan ketentuan bahwa yang diusung menjadi capres Ketua Umum Golkar. JK berpasangan dengan Wiranto dan lagi-lagi kalah. Yang menang SBY-Boediono. Kendati kalah, Golkar kembali ikut berkuasa, duduk enak di kabinet.

Golkar turut mengusung Prabowo dalam Pilpres 2014. Lagi dan lagi dan lagi kalah. Itu terjadi di zaman Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar. Kendati tidak meraih suara terbanyak dalam pileg, Golkar kembali enak menjadi Ketua DPR yang diisi Setya Novanto. Pengisian kursi pimpinan DPR itu dibuat sedemikian rupa sehingga PDIP sebagai pemenang pemilu gigit jari.

Akan tetapi, berada di luar kekuasaan eksekutif tidak enak bagi Golkar. Partai ini tidak punya darah daging oposisi. Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar mengubah haluan bergabung dengan Jokowi. Golkar kembali enak mendapat kursi menteri. Itulah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang kini terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.

Keenakan Golkar lebih dari itu. Sesungguhnya dan senyatanya Golkar punya dua kursi di kabinet Jokowi. Menko Maritim Luhut B Pandjaitan tidak pernah meninggalkan Golkar dan pula tidak pernah dipecat gara-gara menjadi orangnya Jokowi. Umur Kabinet Kerja tinggal 22 bulan.

Sedikit hari lagi tersisa untuk bekerja. Kiranya lebih baik Presiden Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet, menggunakan momentum dan alasan karena Airlangga merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum partai.
Alasan itu bagus diterapkan di awal pemerintahan, tetapi merupakan kemewahan diterapkan di ujung pemerintahan.

Benarkah? Saya pikir semua itu alasan pragmatis. Dari sudut pandang prinsip dan idealisme, tidak ada yang mewah untuk menegakkan komitmen dan konsistensi. Waktu 22 bulan masih panjang untuk bekerja. Karena itu Airlangga sebaiknya diganti. Maka Golkar punya urusan enak untuk dua jabatan, mengisi Ketua DPR dan menghormati hak prerogatif presiden mengangkat menteri perindustrian yang baru.

Kiranya Presiden serentak juga perlu mengganti Menteri Sosial Khofifah yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur. Mungkinkah posisinya di kabinet dinonaktifkan saja dan ia kembali aktif bila kalah dalam pilgub? Hemat saya, enak yang macam itu tidak ada dalam kamus kepemimpinan Jokowi.

Kabinet Kerja menjadi kabinet cacat bila ada menteri nonaktif alias tidak bekerja. Begitu resmi mendaftar menjadi cagub, Khofifah segera saja diganti.