Perempuan Korupsi

DALAM fungsi kepublikan, masihkah kuat pandangan bahwa perempuan lebih bisa dipercaya daripada lelaki? Bahwa perempuan lebih bersih dalam mengurus pemerintahan jika dibandingkan dengan lelaki yang cenderung korup? Pertanyaan itu mengganggu, bukan saja karena di dalam negeri, gara-gara seorang perempuan, Sri Hartini, Bupati Klaten, ditangkap KPK dengan tuduhan melakukan jual beli jabatan.

Namun, juga karena korupsi dilakukan perempuan dengan kekuasaan jauh lebih besar, yaitu Presiden Korea Selatan Park Geun-hye yang sedang menjabat, dan yang sudah mantan, Cristina Fernandez de Kirchner, presiden Argentina dua periode (2007-2015). Apakah karena nila setitik, rusak susu sebelanga?

Tiga perempuan itu bukan setitik. Kekuasaan mereka sebelanga. Namun, saya tetap masih percaya bahwa perempuan lebih jujur, lebih bersih daripada lelaki. Kiranya saya tidak sendirian di kolong langit. Pandangan bahwa perempuan lebih bersih, misalnya, membuat perempuan ditugaskan menjadi polisi lalu lintas di Meksiko. Mereka ditengarai ‘lebih kuat imannya’.

Di Indonesia, mereka terlihat kinclong di televisi, menyampaikan informasi kepadatan jalan raya, tetapi tidak tampak didesain untuk membasmi sogok-menyogok di jalanan. Pemegang buku tilang didominasi polantas lelaki. Tak percaya? Periksalah sepatunya!

Dalam konteks besar bernegara, tentu memperbanyak polantas perempuan untuk memberantas suap di jalan raya lebih mudah ketimbang memperbesar partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik, sekalipun dipercaya hal itu dapat menurunkan korupsi.

Untuk cabang kehidupan tertentu mestinya itu dapat diterapkan. Contohnya, kredit macet perbankan mungkin lebih rendah bila dari awal sampai posisi puncak, direktur kredit didominasi perempuan. Presiden Jokowi menuai pujian ketika ia mengangkat panitia seleksi komisioner KPK, semuanya perempuan.

Hasilnya, untuk pertama kali seorang perempuan, Basaria Panjaitan, menjadi pemimpin KPK. Sebuah eksperimen penegakan hukum kiranya perlu dilakukan, yaitu sejumlah perkara sensitif ditangani sepenuhnya dan seutuhnya oleh kaum perempuan. Polisi, jaksa, hakim (sampai hakim agung), panitera, advokat, semuanya perempuan. Terdakwanya tidak pandang bulu, tidak pandang jenis kelamin. Masihkah terjadi jual beli hukum dan keadilan?

Contoh lain, tidakkah lebih sejuk suasana kebatinan politik bila hal itu diterapkan pada perkara Ahok yang kini tengah diadili? Sejujurnya, kepercayaan kepada perempuan sempat goyah ketika anggota DPR, Damayanti, ditangkap KPK. Goyah, padahal Damayanti cuma setitik di tengah sebelanga anggota Komisi V DPR yang korup.

Hanya parlemen yang bersih yang layak dipercaya melakukan checks and balances. Bukan semata dalam perspektif persamaan, melainkan agar parlemen bersih, perlu dan penting memperbanyak kursi untuk perempuan. Sayangnya, kuota 30% baru sebatas pencalonan. Manis dalam teks undang-undang, pahit dalam realitas politik. Hasil pileg menunjukkan sedikit yang dipilih rakyat.

Karena itu, kuota perempuan tidak dapat dipakai untuk menguji apakah lebih banyak perempuan duduk di parlemen berpengaruh besar terhadap pengurangan tingkat korupsi di DPR. Tesis besar ialah di dalam negara demokratis relasi gender itu kuat. Sebuah studi di Eropa menunjukkan lebih banyak lelaki (25,4%) jika dibandingkan dengan perempuan (19,6%) yang tetap memilih partai yang orangnya malingan.

Sebaliknya, lebih banyak perempuan (44,2%) daripada lelaki (38,4%) yang sama sekali tidak akan memilih partai macam itu. Sama banyaknya (36,2%) pilih partai lain saja. Bagaimana dengan kita yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi yang sepertinya tiada kunjung selesai?

Ada harapan endemik korupsi dapat ditekan lebih cepat bila temuan studi tersebut diterapkan, yaitu 6% saja pemilih perempuan di negeri ini tidak mencoblos partai yang orang-orangnya nyolongan. Rasanya dalam tiga pemilu partai jenis itu punah, masuk lubang kubur. Saya pikir KPK harus punya strategi tajam dan mendalam agar gerakan pencegahan korupsi dengan dukungan masyarakat warga, berani memasuki tesis besar itu.